Daftar usul penetapan Nilai Kinerja Arsiparis yang selanjutnya disingkat DUPNK adalah formulir yang dipergunakan oleh Arsiparis untuk mengajukan usul penetapan Prestasi Kerja Arsiparis yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan kearsipan dan perilaku kerja Arsiparis. 

Hampir setiap saat kita selalu menghasilkan Arsip, apalagi sekolah sebagai sebuah unit kerja. Tentunya banyak volume arsip yang dihasilkan oleh sekolah dalam setiap harinya. Oleh karena itu, jika arsip ini dibiarkan tanpa penataan maka akan terjadi penumpukan arsip. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah mengamanatkan supaya melakukan kegiatan penyusutan arsip. 

Penyusutan arsip dilakukan dengan 1) Pemindahan Arsip; 2) Pemusnahan Arsip ; dan 3) Penyerahan Arsip ke Lembaga kearsipan daerah. Tentunya untuk melakukan kegiatan tersebut dibutuhkan kegiatan pemeliharaan arsip inaktif. Dikarenakan pemindahan arsip dari unit pengolah serta usul serah dan usul musnah harus berpatokan pada daftar arsip inaktif yang telah tersedia. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kadipaten sebagai salah satu unit kerja di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pun berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan arsip inaktif. Penataan ini mengacu pada Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan, Kepegawaian dan Non Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Besar harapan kami, aktifitas pemeliharan arsip inaktif yang dilakukan oleh Arsiparis SMK Negeri Kadipaten dapat memenuhi apa yang diamatkan pada pasal 47 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. 

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

3. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kearsipan; 

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. 

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan, Kepegawaian dan Non Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Program Pemeliharaan Arsip Inaktif di Lingkungan SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya adalah terpenuhinya kegiatan penyusutan arsip serta ketersediaan arsip yang bernilai guna untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Tujuan disusunnya Program Pemeliharaan Arsip Inaktif di Lingkungan SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai pedoman bagi setiap warga sekolah dalam mengelola arsip inaktif masing-masing.

Sasaran

Sasaran Pelaksanaan Program Pemeliharaan Arsip Inaktif adalah SMK Negeri Kadipaten Tasikmalaya.